GAMBARAN IMPLEMENTASI KAMAR RAWAT INAP STANDAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RSU PRASETYA BUNDA KOTA TASIKMALAYA

Dewi, Putri Sari (2026) GAMBARAN IMPLEMENTASI KAMAR RAWAT INAP STANDAR PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI RSU PRASETYA BUNDA KOTA TASIKMALAYA. Sarjana thesis, Universitas BTH Tasikmalaya.

	Text (Cover dan Abstrak) File 1.pdf Download (239kB)
	Text (BAB I - VI) File 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) File 4.pdf Download (165kB)

Abstract

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas peraturan No. 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan, dalam peraturan ini disebutkan bahwa peserta BPJS kesehatan yang menjalani rawat inap akan mendapatkan fasilitas ruang perawatan sesuai dengan standar kamar rawat inap. Meskipun kebijakan KRIS telah ditetapkan, tapi impelmentasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang rumit, baik dari sisi teknis maupun non teknis, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kurangnya kesiapan sumber daya manusia, hambatan regulasi hingga resistensi dari berbagai pihak terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implementasi kamar rawat inap standar dengan empat faktor implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana (disposisi) dan struktur birokrasi. Informan penelitian berjumlah 5 informan dengan penetapan informan kunci dan informan spesialis yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi untuk kebijakan disampaikan melalui alur berjenjang mulai dari instansi pemerintah hingga ke pihak rumah sakit, sumber daya dalam impelemtasi kebijakan yakni tim KRIS, anggaran khusus, kewenangan melalui SK pembentukan tim, sarana dan prasarana, sikap pelaksana (disposisi) menunjukkan bahwa adanya sikap positif dari berbagai jenjang pelaksanan di rumah sakit dan struktur birokrasi disusun berdasarkan kompetensi yang dimiliki oleh setiap anggota namun tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) khusus untuk pelaksanaan kebijakan. Disimpulkan bahwa faktor komunikasi merupakan dasar terbentuknya komitmen para pelaksana, faktor sumber daya merupakan faktor pendukung keberhasilan, faktor disposisi merupakan faktor penentu keberhasilan walaupun tidak terdokumentasi dengan baik.

Actions (login required)

View Item